JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika menutup rapat kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/1/2011), mengeluarkan 12 instruksi presiden terkait dengan kasus mafia hukum dan mafia pajak oleh Gayus HP Tambunan. Dalam waktu dekat, Presiden akan mengeluarkan instruksi presiden yang harus dijadikan pedoman dan dijalankan oleh semua jajaran institusi yang mendapatkan instruksi tersebut.
Inilah ke-12 Instruksi Presiden tersebut:
1. Kepada Kepolisian RI, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM, saya instruksikan untuk mempercepat dan menuntaskan kasus hukum Gayus Tambunan.
2. Tingkatkan sinergi antar-penegak hukum dengan melibatkan PPATK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. KPK lebih dilibatkan dan dapat didorong melakukan pemeriksaan yang belum ditangani Polri.
3. Kita lakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap lembaga penegak hukum yang memiliki kaitan dengan kasus Gayus Tambunan. Saat ini, ditengarai adanya penyimpangan di lembaga-lembaga itu, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan Dirjen Pajak. Saya berharap hal yang sama dilakukan kepada lembaga penegak hukum yang tak di bawah Presiden.
4. Penegakan hukum agar dijalankan secara adil dan tidak pandang bulu. Sebanyak 149 perusahaan yang disebut ada kaitan pajak, manakala dari hasil penyelidikan ada bukti permulaan yang cukup, dalam arti juga melakukan pelanggaran, tentu perlu dilakukan pemeriksaan.
5. Guna meningkatkan efektivitas, saya berpendapat, metode pembuktian terbaik dapat dilakukan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Saya instruksikan untuk mengamankan dan mengembalikan aset negara, termasuk dilakukan perampasan terhadap uang yang diduga didapat dari hasil korupsi.
7. Berikan tindakan sanksi administrasi dan disiplin, di samping hukum, bagi yang dinyatakan bersalah, kepada semua pejabat yang nyata-nyata melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Hal ini termasuk mutasi dan pencopotan. Hal ini dapat dilakukan dalam waktu satu minggu ke depan
8. Bagi organisasi atau lembaga yang pejabatnya melakukan penyimpangan, perlu dilakukan penataan. Atas hal ini, diberikan waktu satu bulan.
9. Kita akan melakukan peninjauan dan perbaikan serius terhadap sistem kerja dan aturan yang memiliki celah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kejahatan serupa.
10. Saya ingin mendapatkan laporan secara berkala data kemajuan penuntasan kasus hukum Gayus Tambunan, termasuk pelaksanaan inpres setiap dua minggu.
11. Saya juga instruksikan untuk menjelaskan dan mengumumkan kepada masyarakat luas tentang kemajuan penanganan kasus Gayus Tambunan secara berkala agar masyarakat dapat mengikuti apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh jajaran penegak hukum atau unsur pemerintah terkait.
12. Terkait hal ini, saya menugasi Wakil Presiden Boediono untuk memimpin kegiatan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap pelaksanaan instruksi Presiden dengan dibantu Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.
Dikatakan Presiden, tekad pemerintah, penegak hukum adalah menuntaskan penindakan hukum terhadap mereka yang bersalah dalam kasus Gayus Tambunan dengan tiga sasaran. Pertama, hukum benar-benar ditegakkan, dan mereka yang bersalah diberikan sanksi yang sesuai. Kedua, dilakukan penataan organisasi, posisi, dan jabatan di sejumlah lembaga yang diduga terdapat penyimpangan. Ketiga, menutup atau memperbaiki titik lemah atau lubang hukum agar kasus serupa pada masa mendatang tak terulang.

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak memanggil mantan Kepala Polri Jenderal (Pol) Purn Bambang Hendarso Danuri (BHD), serta Ketua Komisi III DPR Benny K Harman untuk meminta keterangan terkait pernyataan "sulitnya penuntasan kasus Gayus karena dikhawatirkan dapat menggoncang kehidupan bernegara" yang dilontarkan Benny.
"Pernyataan itu sebagai kamuflase dan pembodohan publik untuk melindungi pihak-pihak tertentu," ucap Neta S Pane, Ketua Indonesian Police Watch (IPW), melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Minggu (16/1/2011).
Neta mengatakan, Komisi III DPR juga harus memanggil BHD untuk mengklarifikasi pernyataan itu. "Pernyataan itu bentuk diskriminsi hukum dan sangat mencederai rasa keadilan publik. Sikap BHD itu membuat Polri menjadi tidak profesional dalam menyelesaikan kasus Gayus," ucap dia.
"Terbukti, jenderal-jenderal yang membuka (blokir) rekening Gayus senilai Rp 28 miliar tidak tersentuh (hukum), paspor aspal (asli tapi palsu) Gayus belum juga disita sehingga pelarian Gayus sebanyak 68 kali tidak kunjung terungkap secara jelas. Untuk itulah KPK perlu segera menuntaskanya agar energi bangsa ini tidak terkuras hanya mengurus kasus Gayus," tambah Neta.
Seperti diberitakan, pernyataan Benny itu menjadi polemik lantaran membawa-bawa nama BHD. Benny kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataan itu adalah kesimpulan yang dia tarik setelah bercakap-cakap dengan BHD saat masih menjabat Kapolri, bukan pernyataan BHD langsung. Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo telah membantah pernyataan Benny.
Berbagai kalangan memang menilai kasus Gayus belum tuntas hingga akhir jabatan BHD. Penilaian itu lantaran Polri belum dapat menjerat pejabat-pejabat tinggi di Polri serta kejaksaan terkait mafia kasus. Selain itu, Polri juga belum dapat mengungkap asal-usul uang sekitar Rp 100 miliar milik Gayus yang diduga hasil suap dari berbagai perusahaan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak kepolisian akan menyelidiki lebih mendalam tentang adanya pengusaha berinisial HS yang disebut Gayus H Tambunan sebagai oknum yang membiayai Gayus selama berada di Rumah Tahanan Brimob, Depok, termasuk biaya pelesiran Gayus ke luar negeri.
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ito Sumardi mengatakan bahwa pihaknya akan mencari bukti-bukti terkait pernyataan Gayus tentang HS tersebut.
"Belum, belum tahu. Masih penyelidikan. Itu kan masih katanya Gayus. Kalau katanya Gayus, itu kan harus kita cari kaitan dengan bukti-buktinya," katanya di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, sebelum menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.
Ito mengatakan, selama ini Gayus H Tambunan terkadang memberi keterangan yang berubah-ubah. Untuk itulah, keterangannya tidak dapat langsung dipercayai tanpa ada bukti.
"Keterangannya berubah-ubah bagi kepolisian ataupun instansi lain yang terkait," katanya.
Sebelumnya, Ito juga menyebutkan adanya oknum pengusaha kaya yang diduga membiayai Gayus. Namun, hal tersebut dibantah kuasa hukum Gayus H Tambunan dalam kasus pelesiran ke luar negeri, Hotma Sitompul.
Menurut Hotma, tidak ada yang mensponsori kepergian Gayus. Dia pergi dengan uang pribadi. Hari ini pihak kepolisian yang diwakili Ito Sumardi mendatangi Kantor Kemhuk dan HAM guna menggelar rapat koordinasi terkait pengembangan penyidikan.(KOMPAS)