Sabtu, 29 Januari 2011 18:14
Pantauan media ini, hampir di setiap desa di Tulungagung berdiri warung kopi. Dari warung kopi yang telah menjamur ini, memang kebanyakan mempekerjakan anak dibawah umur. Yang mengherankan, sekian tahun beroperasi, tidak ada tindakan yang dilakukan pihak terkait untuk meminimalisir perkembangannya. Dedi

Sabtu, 29 Januari 2011 12:19
Data yang dihimpun media ini, jumlah perusahaan penggergajian kayu illegal di Trenggalek mencapai seratusn jumlahnya. Dengan demikian, berapa besar pasokan kayu dan hasil produksinya tidak terkontrol. Dedi

Kamis, 27 Januari 2011 16:12
Mengenai, ijin sementara yang diberikan, tambahnya, itu karena masih banyaknya persyaratan lain yang belum dipenuhi pihak RS.Mardi Mulia. Dan jika hingga 1 Maret 2011, pihak RS.Mardi Mulia tetap tidak bisa melengkapi atau membenahi kekurangan dari persyaratan ijin operasional, maka tidak akan ada toleransi lagi yang akan diberikan. Dedi

Kamis, 27 Januari 2011 09:24
Pantauan media ini, pembangunan SPPBE oleh PT GSP yang dimiliki H Sutrimo memang menimbulkan tanda Tanya warga masyarakat Tulungagung, kususnya warga kelurahan Ngunut. Sebab, meski tempat yang digunakan untuk pembangunan SPPBE ini, tidak memenuhi kriteria aturan umum mengenai lokasi/penempatan, intensitas dan tata massa bangunan yang diwajibkan Pertamina. Namun, tetap saja SPPBE diijinkan untuk berdiri. Dedi U

Sabtu, 22 Januari 2011 21:11

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis hakim memvonis terdakwa Gayus Halomoan Tambunan, mantan pegawai pajak, dengan hukuman tujuh tahun penjara. Majelis hakim menilai Gayus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
Selain memvonis tujuh tahun penjara, majelis juga memvonis Gayus membayar denda sebesar Rp 300 juta. "Apabila denda tidak dibayar diganti tiga bulan kurungan," ucap Albertina Ho, ketua majelis hakim, saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/1/2011). Albertina didampingi dua hakim anggota yakni Tahsin dan Sunardi.
Putusan itu jauh lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yakni hukuman penjara selama 20 tahun ditambah denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan penjara.
Menurut hakim, Gayus terbukti melakukan korupsi saat menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (PT SAT). Sebagai pelaksana di Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak, Gayus tidak teliti, tidak tepat, tidak cermat, serta tidak menyeluruh sebelum mengusulkan menerima keberatan pajak. Selain itu, hakim menilai Gayus telah menyalahgunakan wewenang.
Akibat diterimanya keberatan pajak itu, hakim menilai negara dirugikan sebesar Rp 570 juta. Terkait kasus itu, hakim menjerat Gayus Pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Terkait perkara kedua, menurut hakim, Gayus terbukti menyuap penyidik Bareskrim Polri sekitar 760.000 dollar AS melalui Haposan Hutagalung selama proses penyidikan tahun 2009. Suap itu agar dirinya tidak ditahan, rumahnya di kawasan Kepala Gading, Jakarta Utara, tidak disita, uangnya di rekening di Bank Mandiri tidak diblokir, serta agar diperbolehkan diperiksa di luar Gedung Bareskrim Polri.
Dalam pertimbangan, hakim menilai pencabutan keterangan di berita acara pemeriksaan saksi-saksi terkait suap itu tidak beralasan hukum. Terkait kasus itu, majelis menjerat Gayus dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor.
Dalam perkara tiga, menurut hakim, Gayus terbukti memberikan janji uang sebesar 40.000 dollar AS kepada Muhtadi Asnun, ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara di Pengadilan Negeri Tangerang. Dari uang itu, sebesar 10.000 dollar AS akan diserahkan kepada dua hakim anggota.
"Uang itu untuk memengaruhi putusan," ucap Albertina. Terkait perkara itu, hakim menjerat Gayus dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor.
Dalam perkara keempat, menurut hakim, Gayus terbukti memberikan keterangan palsu terkait asal usul hartanya senilai Rp 28 miliar di rekening yang diblokir penyidik. Uang itu diklaim hasil pengadaan tanah di daerah Jakarta Utara, antara Gayus dan Andy Kosasih.
Menurut hakim, uang Rp 28 miliar itu patut diduga hasil dari tindak pidana korupsi selama berkerja di Direktorat Jenderal Pajak. Terkait perkara itu, hakim menjerat Pasal 22 Jo 28 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor.